MENARA BANYAK ,MASUKAN NOL.

BATAM (BP) – Sampai saat ini, Pemko Batam mencatat terdapat 163 menara di Batam. Badan Kominfo Batam menyebut, banyak di antara jumlah ini yang tidak mengantongi izin atau hanya izin sementara, dan hanya 40 saja yang merupakan menara bersama atau menara tower terpadu (MTT)

Untuk izin pendirian menara, sejak April 2007, Sekda sudah mengeluarkan surat yang menghentikan sementara izin pendirian menara. Kenyataannya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) masih mengeluarkan izin sementara untuk menara. Hal ini sempat dipertanyakan Sekretaris Komisi III Onward C Siahaan
”Surat itu (surat Sekda) tidak pernah dicabut. Tapi kenapa izinnya tetap diberikan?” tanya Onward ditujukan kepada Kepala Badan Kominfo Muramis.

 Setidaknya, sambung Onward, harus ada surat pembatalan dulu karena secara aturan, surat dari Sekda lebih kuat ketimbang surat dari kepala dinas.

 ”Ini namanya Kadis PU mengangkangi surat Sekda. Kalau ada pencabutan (surat sekda) baru bisa kita sebut pemerintahan yang kuat. Tidak seperti ini, melangkahi,” kata Onward tanpa mengambil jeda di setiap kalimatnya.

Dalam kesempatan itu, Muramis mengakui kalau semangat yang dipakai Dinas PU dalam memberikan izin sementara karena masih belum ada MoU antara OB dan Pemko, juga untuk berjaga-jaga. ”Kalau tidak diberi izin, sinyal akan terganggu. Makanya diberikan 1-2 tahun dengan catatan jika MTT sudah tersedia, mereka harus bersedia dibongkar (menaranya) atau bergabung ke MTT,” jelas Muramis.

Muramis sendiri mengakui kalau pemberian izin sementara yang dilakukan Dinas PU adalah tindakan yang melanggar aturan. ”Ini betul-betul pelanggaran. Tapi karena alasan tadi itu,” katanya.
Usai dicecar pertanyaan dari Onward, Kominfo masih harus menjawab pertanyaan menuntut dari pimpinan RDP M Zilzal. Sejak 2007, katanya, semua izin menara sudah mati.  (ary)
SUMBER BATAM POS.

PEMKO BANJARMASIN KUNJUNGI PEMKO BATAM.

BATAM – Wakil Walikota Batam, Ir Ria Saptarika, Rabu siang (5/11/2008) menerima kunjungan kerja Wakil Walikota Banjarmasin, Alwi Syahlan. Rombongan yang disertai wartawan tulis dan radio di kota banjarmasin itu diterima oleh Ria Saptarika di ruang rapat lantai V Kantor Walikota Batam pada pukul 14.00 Wib.

Wakil Walikota Banjarmasin, Alwi Syahlan menyebutkan, kunjungan kerja mereka ini dilakukan untuk belajar beberapa hal yaitu pengelolaan dan penetapan tarif rusun, Penataan Tower Bersama, pengelolaan ruang informasi publik seperti shelter hotspot, pengaturan alokasi lahan untuk ruang terbuka hijau di Perda RTRW, penanganan masalah kebersihan/penghijauan serta bidang lainnya.

“Bagi kami di Banjarmasin, Batam layak menjadi kota referensi. Selain 2 kali berturut-turut meraih Adipura, pada hari habitat sedunia 2008, Batam juga ditetapkan sebagai juara I tingkat nasional untuk pengelolaan rusun sewa di Indonesia,”” ujar Alwi Syahlan.

Menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pemko Banjarmasin, Kadis Tata Kota Pemko Batam, Ir Gintoyono menyebutkan bahwa sewa rusun di Batam, paling tinggi hanya 30 persen dari nilai upah minimal (UMP) propinsi kepri. Soal ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam Perda RTRW, Kepala Bappeko, Ir Wan Darussalam menyebutkan sudah diatas 30 persen.

“ Saat ini tarif tertinggi Rusunawa di Batam hanya Rp 240 ribu, dan yang terendah Rp 195 ribu/bulan. Sampai akhir 2010, kami targetkan jumlah rusun terbangun sebanyak 60 twinblok. Tadi siang, telah dilaunching lagi rencana pembangunan 35 unit twin tower Rusunawa guna mengejar target tersebut,” ungkap Gintoyono.

Mengenai pengelolaan tower bersama, Kepala Badan Kominfo, Muramis, SE mengatakan bahwa secara spesifik, pengelolaan tower di Batam akan dikerjasamakan dengan Otorita Batam (OB), selaku penyedia menara. Sesuai Detail Enginering Design yang telah disusun, Muramis merinci bahwa kuota untuk tiang tower di Kota Batam dibatasi hanya untuk 150 menara.

Dari angka itu, 41 tiang sudah dikerjakan Otorita Batam sejak tahun 2005. Sisanya, akan dibangun setelah adanya aturan kerjasama dengan Pemda. Sesuai target, kerjasama itu sudah terealisasi pada januari 2009. Tower sebanyak 150 tiang akan disewakan oleh penyedia menara yaitu OB kepada operator untuk jangka waktu 20 s/d 30 tahun kedepan.

Draft MoU kerjasama antara OB-Pemko sudah siap dan kini tengah dipelajari oleh OB. Setelah disepakati akan ada Perwako yang akan mengatur kontribusi sumbangan pihak ketiga dari penyedia menara yang menyewakan tower bersama tersebut ke operator. Dalam draf tersebut, Pemko meminta kontribusi PAD 10 sampai 20 persen dari hasil sewa ke operator oleh penyedia menara.

Mengenai penyediaan akses internet gratis ke masyarakat melalui jaringan hotspot, Muramis menyebutkan bahwa hal itu dikerjasamakan dengan Telkom dan PLN. “ Saat ini ada 4 shelter hotpot hotspot yang bisa diakses oleh publik. Sampai dengan akhir tahun 2009, kami menargetkan terdapat sebanyak 10 shelter hotspot yang menjadi andalan pelajar, mahasiswa, umum di Kota Batam untuk memakai jaringan internet secara gratis selama 24 jam,” ujar Muramis.

Kepala Bappedalda Dendi N Purnomo menjelaskan, suplai air bersih diperoleh dari 6 waduk sebagai sumber utama air baku. Air baku tersebut lalu dikelola oleh PT ATB, perusahaan swasta asing yang terikat kerjasama dengan Otorita Batam (OB).

Sejauh ini air bersih tersebut sudah terdistribusi secara baik. Mengenai tingkat kehilangan air baku sekitar 20 persen pada 2008, dan akan diperkecil menjadi 15 persen pada rencana tahun 2009.

“ Setiap lokasi waduk ditetapkan menjadi kawasan konservasi dan hutan lindung. Keberadaannya cukup terpelihara. Karena air baku di Batam diprediksi hanya 1 juta penduduk, maka sesuai kebijakan yang ada, diberlakukan Perdaduk guna membatasi jumlah pendatang non skil di Batam” demikian Dendi Purnomo

Pertemuan dengan Wakil Walikota Banjarmasin tersebut diakhiri dengan penyerahan cenderamata berupa rumah adat banjar. Hadir juga pada pertemuan tersebut Kepala Bappeda Wan Darussalam dan beberapa orang pejabat esselon III Pemko Batam lainnya. (*) humas btm